Prabowo Subianto

Prabowo Subianto
Danjen Kopassus ke-15
Masa jabatan 1 Desember 1995 – 20 Maret 1998
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Subagyo Hadi Siswoyo
Digantikan oleh	Muchdi Purwoprandjono
Panglima Kostrad ke-22
Masa jabatan 20 Maret 1998 – 22 Mei 1998
Presiden	Soeharto B.J. Habibie
Didahului oleh	Soegijono
Digantikan oleh	Johny Lumintang
Informasi pribadi
Lahir	Prabowo Subianto Djojohadikusumo 17 Oktober 1951 Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Gerindra
Suami/istri	Siti Hediati Hariyadi (1983-1998)
Anak	Didiet Prabowo
Profesi	Perwira militer, politikus, pengusaha
Agama	Islam
Dinas militer
Dinas/cabang	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Masa dinas	1974–1998
Pangkat	Letnan Jenderal
Pertempuran/perang	Operasi Seroja Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma
Penghargaan	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Satyalancana Kesetiaan XVI Satyalancana Seroja Ulangan–III Satyalancana Raksaka Dharma Satyalancana Dwija Sistha Satyalancana Wira Karya Bintang Yudha Dharma Nararya

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam bisnis dan politik. Bersama Hatta Rajasa, ia maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orangtuanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi figur paman Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong 1946. Keluar sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1974, Prabowo mencatatkan diri sebagai komandan termuda saat mengikuti operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1983. Merengkuh jabatan Komandan Kopassus pada 1995, selang setahun ia dipromosikan sebagai Komandan Jenderal Kopasus, memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Terakhir, ia bertugas sebagai Panglima Kostrad dua bulan sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Setelah tidak aktif dalam dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negera Eropa. Ia menekuni dunia bisnis, mengikuti adiknya Hashim Djojohadikusumo yang pengusaha minyak. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak di sektor berbeda. Kembali ke Tanah Air, ia berkecimpung dalam politik. Pada 2008, ia bersama rekannya mengukuhkan pembentukan Partai Gerakan Indonesia Raya. Lewat jalur perhimpunan, Prabowo merangkul petani, pedagang pasar tradisional, dan kegiatan pencak silat Indonesia. Selama dua periode, ia memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 2004.

Kehidupan pribadi

Prabowo (berdiri di kanan atas) bersama keluarganya.

Prabowo adalah putra dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo (yang merupakan begawan ekonomi Indonesia) dan Dora Marie Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Dora Soemitro.^[1] Ia juga merupakan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Prabowo Subianto dinamai menurut Soebianto Djojohadikoesoemo, pamannya yang gugur dalam Pertempuran Lengkong. Ia memiliki dua kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo.
Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu 3 tahun di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah di Zurich International School, Zurich, pada tahun 1963-1964, SMA di American School, London pada kurun waktu 1964-1967. Pada tahun 1970, barulah ia masuk ke Akademi Militer Nasional, Magelang.^[2]
Prabowo adalah keturunan Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu) yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama.^[3] Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.^[4]
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.^[5][6] Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Ragowo "Didiet" Hediprasetyo^[2]. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.^[7]

Karier militer

Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer Magelang. Ia lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat ini.^[8]

Operasi di Timor Timur

Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.^[9]
Pada akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo.^[10] Informasi mengenai keberadaan Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan.^[10]

Di Kopassus

Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.^[11]

Penyelamatan Mapenduma

Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassus adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.

Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.^[12] Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.^[4][13]

Pengibaran bendera di Puncak Everest

Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto.^[14] Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.

Pengamanan 1998

Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu (sekitar 11 ribu prajurit^[15]) , Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau.^[16] Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.^[17]
Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas.^[18] Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.^[19]
Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain.^[20] Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965,^[21] yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.^[22]

Jabatan militer

Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:^[23]

Tahun	Jabatan
1976	Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha
1977	Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha
1983-1985	Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus
1985-1987	Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1987-1991	Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1991-1993	Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad
1993-1994	Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
1994	Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus
1995-1996	Komandan Komando Pasukan Khusus
1996-1998	Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
1998	Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat
1998	Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI

Akhir karier militer

Wikisumber memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: KEP/03/VIII/1998/DKP

Jabatan Pangkostrad Prabowo digantikan pada tanggal 23 Mei 1998 (Foto: Jakarta Post)

Prabowo diberhentikan sebagai Pangkostrad pada tanggal 22 Mei 1998 oleh Presiden Habibie karena menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI saat itu, Wiranto, sehari setelah Habibie diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Kemudian Prabowo digantikan oleh Johny Lumintang yang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam, dan kemudian digantikan oleh Djamari Chaniago.^[24] Setelah pemecatan tersebut, Prabowo menemui Presiden Habibie, dan sempat terlibat perdebatan yang sengit. Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Dalam sidang tersebut, Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab Wiranato agar Prabowo dipecat. Hal itu dianggap sebagai akhir karier militer Prabowo.^[25] Pembicaraan tersebut dibantah oleh Prabowo.^[26] Pada Pilpres 2009 ketika Prabowo dicalonkan sebagai cawapres Megawati, Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, juga membantah bahwa Prabowo dipecat dari Pangkostrad, melainkan diberhentikan dengan hormat.^[27][28] Sementara itu pada 2012 dalam acara Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)^[29] Prabowo mengakui bahwa dia dipecat oleh Habibie.^[30]

Karier bisnis

Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri.^[31] Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto.^[32] Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.^[33]
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.^[32]
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta,^[34] termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300.^[35] Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.^[36]
Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis.^[37] Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun.^[37] Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut.^[37] Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.^[38]
Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan^[39] Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI.^[40] Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014.^[41] Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.^[42]

Organisasi nonpemerintah

Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009 dan periode berikutnya 2010-2015.^[43] Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia.^[31]

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah.^[44][45] Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari 33 Dewan Pimpinan Daerah menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI.^[46]

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.^[47]
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.^[48]

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi kegiatan pencak silat secara resmi, antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI.^[49] Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.^[50]

Karier politik

Pemilu 2004

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.^[51]

Pendirian Partai Gerindra

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra

Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.^[52]

Pemilu 2009

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.^[53] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:^[54]

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2009
2. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
3. Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
5. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
6. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014

Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.^[55] Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.^[56] Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.^[56]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres^[57]

Pemilu 2014

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.^[58]

Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014.^[59] Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat^[60]
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya,^[61] tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.^[62]
Di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, hanya sedikit selisih suara dibanding PDIP dan Golkar, yaitu 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014.^[63]
Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.^[64]
Setelah meningkatnya popularitas dan elektabilitas Prabowo di berbagai lembaga survei dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, ia terus diserang kampanye hitam dan opini negatif^[65] antara lain beredarnya uang kertas pecahan Rp50.000 yang diberi cap dengan tulisan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil" dan penghembusan kembali isu stigmatisasi atas tudingan keterlibatan, bahkan nama Prabowo juga disebut-sebut sebagai dalang penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa Trisakti, otak penggerak Kerusuhan Mei 1998 dan tuduhan hendak melakukan kudeta Mei 1998.^[66] Prabowo juga dididuga berjanji akan memberikan satu miliar kepada setiap desa di Indonesia bila ia terpilih sebagai presiden.^[67]

Dukungan kepada Kepala Daerah Populer

Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Gerindra secara mengejutkan mampu meloloskan dua anggotanya sebagai kepala daerah populer, yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung.^[68] Keduanya diberi kebebasan besar untuk menjalankan tugasnya. Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak menjadi alat politik Gerindra karena telah diberitahu bahwa ia diwakafkan bagi Jakarta.^[69] Namun ia sempat hadir di kampanye Gelora Bung Karno.^[70]

Gelar kehormatan

Marga Lumban Tobing

Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut.^[71] Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.^[72]

Gelar adat Tongkonan

Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara.^[73] Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga setempat.

Kegiatan filantropis

Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri

Prabowo dikenal senang menyekolahkan talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawari posisi tinggi kepada mereka yang telah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang bersekolah ke Jepang atas biaya Kementrian Pertahanan, namun ditolak saat melamar masuk ke TNI Angkatan Laut. Ia mengajak Sudaryono bergabung dan mendapat posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir mendapat karier politik di Australia, namun diminta bergabung dengan Gerindra.^[74]

Kontroversi Pembebasan Wilfrida Soik

Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.^[75] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.^[76]
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.^[77]

Citra personal

Seperti calon presiden lainnya, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna khaki dengan banyak kantong. Ini membuat ia dianggap mengingatkan masyarakat kepada sosok Sukarno dan Syahrir. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di Pilpres 2009.^[78]
Selain pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial.^[79]

Kontroversi

Manuver saat Orde Baru

Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya dianggap mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an.^[80] Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya.^[80] Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengudang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto.^[81] Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.^[82]

Konflik dengan LB Moerdani

Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.^[83] Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Datasaemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.^[84]
Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan memerintahkan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.^[85]
Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.^[85]
Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jendral Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.^[85]
Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kkhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.^[85]

Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur

Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.^[86] Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna.^[86][87] Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.^[88] Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.^[89]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur.^[90][91] Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.^[92] Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.^[93]

Kontroversi selama periode 1997-1998

Penculikan aktivis

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998

Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi.^[94] Setidaknya 14 orang,^[95] termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang.^[96] Mereka diyakini sudah meninggal.^[97] Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu.^[98][99] Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.^[100]
Sementara saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini.^[101] Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.^[102][103] Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.^[104][105] Pengakuan mengejutkan datang dari Kivlan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kivlan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perbutan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung.^[106]

Tuduhan pernyataan pengusiran orang Tionghoa

Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat bangsa".^[107] Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Tionghoa meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"^[108] dan mengatakan "kamu Tionghoa Katolik mencoba menjatuhkan Suharto".^[107] Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.^[109]

Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerusuhan Mei 1998

Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.^{[110][111][112]} Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan.^[113] Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.^[114] Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.^[115]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.^[116]
Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.^[117]
Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.^[117]

Isu kudeta

Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J. Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.^[118]
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden B.J. Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.^[116] Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.^[119]
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.^[120]
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.^[121] Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II.^[122] Namun tawaran ini ditolaknya.^[123] Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.^[124]

SUMBER wikipedia.org

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share